prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
akhirnya, kekerasan seksual menjadi kesenyapan yang membayangi
korban semata.
Melihat dari hakikatnya, kekerasan dapat dibedakan dari aspek
kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan
politisdan kekerasan ekonomi. Merupakan hal yang penting untuk
membuat spesifikasi kekerasan karena sebenarnya tindakan kekerasan
yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui fisik belaka. 3 Komnas
Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi 15 (lima belas) jenis,
yaitu perkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan
seksual, percobaan perkosaan, kontrol seksual, pemaksaan aborsi,
penghukuman bernuansa seksual,pemaksaan perkawinan, prostitusi
paksa, pemaksaan kehamilan, praktik tradisi bernuansa seksual dan
pemaksaan kontrasepsi. 4 Akan tetapi, luasnya spektrum kekerasan
seksual tersebut belum dipahami secara tepat bahkan oleh penegak
hukum sekalipun. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari
nilai-nilai kultural tentang seksualitas yang berlaku di masyarakatnya.
Melalui hukum, nilai-nilai kultural tersebut disahkan, dikukuhkan dan
dilanggengkan. 5 Seringkali, kekerasan seksual dianggap sebagai
kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan
didukung oleh negara melalui muatan di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti
perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan.
Penganggapan ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang
dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan
seksual adalah persoalan moralitas semata.
Paradigma demikian pun begitu terinstitusionalisasi di
masyarakat hingga akhirnya berdampak ke perilaku para penegak
hukum dalam menangani korban kekerasan seksual. Kerangka berpikir
yang membatasi bahwa kekerasan seksual adalah sifat merusak
kesusilaan mengandung variabel relatif dimana penafsiran kesusilaan
bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. 6 Absennya
penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan,
menyebabkan masyarakat (khususnya aparat hukum) seringkali terjebak
3 Purnianti dan Rita Serena Wibisono, Menyingkap Tirai Kekerasan
dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Mitra Perempuan, 2003), hlm. 14.
4 Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, hlm.
14-16.
5
Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, Perempuan
Indonesia dalam Masyarakat yangTengah Berubah: 10 Tahun Program Studi
Kajian Wanita, Jakarta: Program Pascasarjana UniversitasIndonesia, 2001,
hlm. 381
6 R. Soesilo, KUHP beserta Penjelasan Pasal demi Pasal, Bogor:
Politeia, 1996,
105