prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Pun setelah Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010 diundangkan,
penanganan polisi pada kasus kekerasan seksual, khususnya di Jakarta,
masih mengalami kendala yang sama. Hal ini terrefleksikan pada contoh
kasus yang ditangani oleh pendamping hukum korban UH di salah satu
LBH perempuan di Jakarta sebagai berikut: 21
Kasus perkosaan Aster (bukan nama sebenarnya) anak usia 15 tahun
oleh pelaku usia 25 tahun. Awal berhubungan dengan korban adalah ketika
pendamping mendapatkan telepon dari tetangga korban pada hari Sabtu di
saat hari libur pendamping. Setelah berkoordinasi dengan koordinator
divisi, pendamping datang ke Kantor Polres untuk mendampingi korban
membuat laporan, visum, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Setelah mendampingi korban membuat laporan pada jam 10 pagi,
pendamping langsung membawa korban untuk visum di rumah sakit jam
12 siang sampai jam 5 sore. Setelah visum jam 5 sore kembali lagi ke
Kepolisian untuk BAP sampai jam 10 malam.
“Sampai di Polres sudah buat laporan kita damping, karena waktu itu
libur jadi nggak bikin surat kuasa. Kami tetap mengenalkan diri sebagai
pendamping dari LBH. Akhirnya dipersilahkan untuk membuat laporan
kejadiannya kapan, 3 hari yang lalu. Kalau diperkosa 3 hari yang lalu itu
sudah kelamaan. Anaknya takut mau ngaku dia baru berani cerita
sekarang. Ya sudah kita buat laporan, kita data, kita visum. Laporan belum
dibuat, hanya pendaftaran saja dibuat surat rujukan, kita visum di RSCM.
Jadi langsung ke RSCM. Visum langsung dapat hasilnya, waktu itu harus
didampingi polisi. Karena tidak bisa jalan sendiri. Setelah itu, langsung
kembali lagi ke Polres. Setelah di Polres baru kita dibuatkan laporan.
Setelah dibuat laporan di SPK, kita diarahkan ke Unit PPA di BAP. Saya
bingung kok langsung di BAP. Udah hari ini buat laporan aja karena
selesai visum itu sudah jam 7 malam masak langsung di BAP. Harusnya
tunggu kondisi korban dulu karena kondisi korban itu masih capek. Kami
menyerahkan ke pihak korban, mau di BAP sekarang lebih baik. Loh
biasanya kami damping nggak seperti ini. Biasanya diberi kebebasan. Tapi
dari pihak korban kayaknya sudah ketakutan. Ya sudah sekarang saja. Pas
di tengah-tengah pemeriksaan dia bilang, „Mbak, aku capek, gimana kalau
besok aja?‟ setelah itu kita ngomong ke penyidik bisa nggak ditunda aja
untuk besok. Ya sudah, nanti kita ada pemeriksaan tambahan. Karena
mereka memang awam hukum.”
Adapun selama pemeriksaan, menurut pendamping hukum UH, polisi
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan
menyudutkan korban, antara lain:
21 SY. Ernaweni, Tesis: Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual terhadap
Anak Perempuan berdasarkan Pengalaman Pendamping Hukum,
199