prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
tersebut juga akan dibahas masalah pemberian restitusi atau ganti rugi
yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual.
Dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap korban
kejahatan termasuk kekerasan seksual, tidak terlepas dari beberapa asas
hukum yang memerlukan perhatian yakni dalam hukum pidana itu
sendiri. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:
1) Asas Manfaat
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya
kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban
kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas,
khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta
menciptakan ketertiban masyarakat.
2) Asas Keadilan
Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban
kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa
keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3) Asas Keseimbangan
Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan
perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk
memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu
menuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum), asas
keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya
pemulihan hak-hak korban.
4) Asas Kepastian Hukum
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi
aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam
upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. 2
Jika dilihat terkait asas yang berhubungan erat dengan tujuan
dari instrumen tersebut, sesuailah dengan pendapat Andi Hamzah dalam
bukunya “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang
berkaitan dengan hak- hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk
mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa
memperhatikan pula hak-hak korban.” 3 Terkait perlindungan hukum
tersebut haruslah dimulai dari persamaan di depan hukum. Maksudnya
ialah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kekerasan
seksual untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di
depan hukum. Oleh karena itu, hukum harus menjamin suatu sistem
2 Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.
164.
3 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.
147