prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
C. Peran Pemerintah Dalam Pendampingan dan Pemulihan
Korban Perkosaan di Aceh yang berbasiskan Syari’at Islam
Aceh merupakan daerah pascakonflik dan tsunami. Kedua
peristiwa besar ini memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan di
Aceh khususnya secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kedua
masa tersebut juga sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan dan
anak. Kelompok ini merupakan kelompok rentan yang cenderung
mengalami kekerasan baik di ranah domestik maupun publik.
Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh lembagalembaga
perempuan di Aceh ada sekitar 197 kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Lembaga WCC KKTGA (Women Crisis
CenterKelompok Kerja Transformasi Gender) mencatat ada 320 kasus
di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang terjadi sejak Januari 2007
sampai dengan Desember 2010, kemudian ada LBH Apik yang sejak
Januari 2007 sampai dengan Desember 2009 telah mendampingi 386
kasus di delapan wilayah, sedangkan LBH Anak menangani sekitar 50
kasus kekerasan terhadap anak.
Meningkatnya jumlah kasus yang terjadi ternyata tidak
dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada korban. Meskipun
sudah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perempuan dan anak, tetapi implementasinya hingga saat ini dirasa
belum maksimal. Selain karena sumber daya juga penyediaan fasilitas
seperti shelter (rumah aman), ketersediaan dana serta kebutuhan untuk
pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang semuanya belum
dapat mengakomodir kebutuhan korban. Adapun sebenarnya perempuan
dan anak korban kekerasan biasanya membutuhkan penanganan dari
berbagai sisi, seperti psikis dan kondisi sosialnya.
Disisi lain, kendala dalam penyediaan layanan adalah seperti
lemahnya koordinasi oleh lembaga-lembaga pemberi layanan serta cara
pandang dan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus
sehingga korban tidak mendapatkan penanganan maksimal. Padahal
seharusnya korban memerlukan penanganan kasus secara holistik
(menyeluruh). 5
D. Eksistensi Pemberlakuan Hukum Syari’at Islam
Syari‟at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang
aqidah, syar‟iyah, dan akhlak. Syari‟at Islam tersebut meliputi ibadah,
ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata),
jinayah (hukum pidana), qadha‟ (peradilan), tarbiyah (pendidikan),
dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan syari‟at
5
WCC (Woman Crisis Centre) KKTGA, Standar Prosedur
Operasional, (Banda Aceh: KKTGA, 2011).
167