prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap korban pemerkosaan yang
berjenis kelamin laki-laki.
Perkosaan yang diatur dalam KUHP pasal 285 sampai dengan 287
hanya membatasi perkosaan sebagai persetubuhan dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di luar
perkawinan.
Selain itu, KUHP dan peraturan lainnya di Indonesia belum
mengakomodasi bentuk perkosaan yang dilakukan laki-laki dewasa
terhadap laki-laki dewasa. KUHP hanya membatasi kekerasan seksual
antara laki-laki dewasa terhadap laki-laki di bawah umur (bahkan dianggap
bukan sebagai perkosaan, melainkan pencabulan), seperti yang tercantum
dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi:
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum
dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus
disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima
tahun.”
Namun, selain KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagi
anak-anak yang mengalami kekerasan secara seksual.
Bentuk perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki juga
belum diatur dalam KUHP maupun peraturan lainnya. Dalam KUHP dan
RUU KUHP selalu ditekankan bahwa yang menjadi pelaku adalah laki-laki
dan korbannya adalah perempuan. Padahal, kasus tersebut pernah
ditemukan di Indonesia, salah satunya kasus seorang Ibu RT di Bengkulu
yang memperkosa 6 pria remaja. Ibu RT tersebut akhirnya terbukti secara
sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang
masih di bawah umur sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat 2 UU Nomor
23 tahun 2002 dan divonis 8 tahun penjara. 11
Meskipun tampaknya perkosaan antara laki-laki dewasa terhadap lakilaki
dewasa dan perempuan terhadap laki-laki tidak mungkin terjadi, pada
kenyataannya kasus tersebut terjadi dalam masyarakat. Namun, banyak
yang tidak terlaporkan karena stigma dan mitos yang berkembang di
masyarakat tentang perkosaan. Di luar negeri, beberapa kasus tersebut
mulai banyak terekspos dan dilaporkan.
2. PASAL 286
Poin 2.1 Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai perbuatan
bersetubuh.
Rekomendasi 2.1 Menentukan penjelasan mengenai perbuatan bersetubuh
dalam pasal tersebut.
11 Hery H. Winarno, “Ibu RT Cabul di Bengkuli Divonis 8 Tahun Penjara”,
diakses dari http://www.merdeka.com/peristiwa/ibu-rt-cabul-di-bengkulu-divonis-8-
tahun-penjara.html pada 20 Juli 2014.
187