prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang patut
dijunjung tinggi. Konsideran menimbang UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas,
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Namun melihat realita yang terjadi saat ini, maraknya tindak kekerasan
seksual terhadap anak tentunya menjadi hal yang patut dikhawatirkan.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat laporan
tindak kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2014 mulai Januari-April
2014, terdapat 342 kasus. Dari angka tersebut, banyak kasus terjadi di
lingkungan sekolah. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait
menjelaskan pada tahun 2013 Komnas PA mencatat sebanyak 3.339
kasus kekerasan anak, 58 persen dari laporan tersebut merupakan
kejahatan seksual. 2 Namun tidak semua tindak kekerasan seksual itu
dilaporkan, sehingga diperkirakan jumlah tindak kekerasan seksual,
terutama tindak kekerasan seksual terhadap anak lebih besar dari jumlah
yang telah disebutkan tersebut.
Perlu dilihat bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejahatan
fisik namun juga merupakan kejahatan psikis. Anak-anak yang menjadi
korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis yang
sangat besar yang tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh
kembang sang anak itu sendiri. Tidak hanya itu, anak sebagai korban
kekerasan seksual akan mengalami dampak buruk yang
berkepanjangan, seperti trauma, kehilangan kepercayaan diri, atau
bahkan akan mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitarnya, serta
bukan tidak mungkin korban juga akan dipandang buruk didalam
masyarakat. Oleh karena dampak yang ditimbulkan bagi anak sebagai
korban kekerasan seksual sangat besar, maka perlu adanya pengaturan
khusus demi menjamin keberlangsungan hidup anak yang menjadi
korban kekerasan seksual. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3)
UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum, yang salah satu cirinya adalah legalitas dalam arti hukum, maka
baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus
berdasar atas dan melalui hukum. 3 Konsekuensi lainnya ialah setiap
peraturan yang mengatur satu perbuatan harus dirumuskan secara tegas
2 Wahyu Aji, Komnas Anak: 2014, Kekerasan Seksual Paling Tinggi
Terjadi di Sekolah, diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/
2014/05/12/komnas-anak-2014-kekerasanseksual-paling-tinggi-terjadi-disekolah,
pada tanggal 7 Oktober 2014.
3 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2010), hlm. 46.
27