prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
dan jelas agar tercapai kepastian hukum, di samping terpenuhinya rasa<br />
keadilan dan kemanfaatan. Terkait tindakan kekerasan seksual terhadap<br />
anak UUD 1945 pada pasal 28B ayat (2) telah menyatakan bahwa setiap<br />
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta<br />
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian<br />
juga telah dibentuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang<br />
anak dari berbagai aspek, yang merupakan lex specialis dari KUHP<br />
seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan<br />
Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan<br />
Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13<br />
Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<br />
Menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul seputar<br />
anak dan perlindungannya terhadap kekerasan seksual, maka perlu<br />
kiranya untuk mengetahui dan membahas mengenai kekerasan seksual<br />
terhadap anak tersebut dari aspek regulasinya secara lebih dalam<br />
makalah yang berjudul “Tinjauan Hukum Materiil Mengenai Kekerasan<br />
Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”.<br />
B. Landasan Teori<br />
1. Kekerasan dan Kekerasan Seksual<br />
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku,<br />
baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat<br />
menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), yang disertai<br />
penggunaan kekuatan kepada orang lain. 4 Pengertian kekerasan tedapat<br />
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan<br />
Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu terdapat didalam pasal 1<br />
angka 11 yang berbunyi sebagai berikut:<br />
“Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum,<br />
dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis<br />
yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan<br />
terampasnya kemerdekaan seseorang.”<br />
Kemudian disebutkan pula di dalam penjelasan pasal 13<br />
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<br />
bahwa perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan<br />
melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi<br />
juga mental dan sosial. Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk<br />
kekerasan adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual baik telah<br />
terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan<br />
4 Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, (2002), hlm. 11.<br />
28
Change language