prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
Namun pada prakteknya terdapat beberapa kekurangan terkait<br />
penanganan kasus tersebut, yaitu:<br />
i. Ketiga instansi tersebut bekerja masing-masing dengan programnya<br />
yang berbeda-beda.<br />
ii. Khusus untuk UPTD, khususnya UPTD SKB/BPKB (Balai<br />
Pengembangan Kegiatan Belajar) lebih bergerak kepada<br />
penanganan korban anak.<br />
iii. Tidak adanya rekomendasi dari polisi/hakim (penegak hukum)<br />
mengenai rekomendasi selanjutnya untuk korban, sehingga korban<br />
cenderung tidak mengetahui program tersebut sama sekali.<br />
Terkait perlindungan hukum yang terdapat sekarang ini sudah<br />
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk juga<br />
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />
Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 1<br />
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan<br />
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang secara<br />
tertulis menjelaskan terkait standar pelayanan minimal. Dapat dikatakan<br />
secara tertulis terdapat dan dimungkinkan untuk perlindungan hukum<br />
secara medis, pelayanan terpadu, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.<br />
Namun gap terbesar dari SPM ini adalah tiadanya keterkaitan langsung<br />
antara proses layanan UPT dan penyelidikan di bawah Kepolisian.<br />
Padahal SPM telah menegaskan bahwa pengulangan keterangan korban<br />
sangat berpengaruh pada dampak psikologis perempuan korban<br />
kekerasan. Adalah benar bahwa SOP mengenai layanan kesehatan<br />
menyediakan layanan komprehensif untuk perempuan korban kekerasan<br />
seksual, namun pedoman SPM berfokus pada memberikan panduan<br />
„pemulihan psikologis‟ semata dan belum memasukkan „pengambilan<br />
data untuk kepentingan penyidikan‟. Hal ini merupakan akibat dari<br />
penulisan SPM tidak langsung ditempatkan pada konteks reformasi<br />
hukum dan kebijakan untuk layanan terpadu. 10 Belum lagi ekonomi<br />
menjadi alasan seseorang mendapat layanan yang baik karena uang<br />
tidak pernah berbohong, seringkali bagi korban kekerasan seksual yang<br />
memiliki kekurangan dalam ekonomi maka mendapat pelayanan yang<br />
10 Komnas Perempuan, SPM: SOP Layanan, Standar Pembiayaan, dan<br />
Pedoman Sistem Pencatatan Data Kekerasan, diakses dari<br />
http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=co<br />
m_content&view=article&id=83%3Astandar-pelayanan-minimal-peluangdan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korbankekerasan&catid=41%3Atulisan-lain&Itemid=97<br />
154
Change language