pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
Quo Vadis U. U. Pemilihan Umum Kita?
Ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan
Umum yang baru saja disahkan DPR GR yang perlu mendapat
perhatian kita. Pertama adalah ketentuan bahwa yang berhak
memilih dan dipilih adalah mereka yang tidak tersangkut
dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. Tegasnya
anggota-anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya tidak
punya hak untuk memilih. Kedua adanya ketentuan bahwa
partai-partai yang berhak ikut dalam pemilu hanyalah parpolparpol
yang sudah memiliki wakil-wakil dalam DPR GR. Ketiga,
adanya ketentuan bahwa salah satu syarat dari mereka yang
memiliki hak dipilih ialah mereka yang memiliki bukti-bukti
kesetiaan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 45. Tentu
saja ada beberapa hal lain yang perlu mendapat perhatian pula
yakni adanya sistem pengangkatan yang melebihi 20 persen
dari jumlah anggota DPR dan 33 persen pada anggota MPR;
dipakainya sistem proposional yang mendekati sistem pemilu
1955 di tengah-tengah kebutuhan bersama akan pembaharuan
struktur politik. Apakah keganjilan dari tiga ketentuan di atas?
Pertama betulkah warganegara Indonesia bekas anggota
PKI tidak memiliki hak memilih dan dipilih? Dalam Undangundang
Pemilu yang baru saja disahkan tersebut tertulis dengan
jelas jawabannya. Beberapa juta anggota PKI warganegara
Indonesia akan berdiri di luar arena Pemilu dan mereka sekedar
menonton sebagian warganegara Indonesia lainnya menggunakan
hak-haknya sebagai warganegara. Untuk Pemilihan
Umum kali ini sebetulnya kita masih dapat memahami berhubung
dengan kesulitan-kesulitan kondisional dalam beberapa
tahun ini, sehingga perlu pembatasan agar tokoh-tokoh PKI
Meneropong Politik dan Budaya Tanah Air 223