pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
mereka yang punya hak dipilih (hak pasif) hanyalah yang memiliki
bukti-bukti kesetiaan pada Pancasila dan Undang-undang
Dasar 45. Walaupun kita adalah pencinta Pancasila dan
Undang-undang Dasar 45, kita harus menghargai hak hidup
pikiran-pikiran lain melalui Pemilu nanti. Keinginan kita untuk
membuat Pancasila sebagai dasar negara yang betul-betul
mantap serta Undang-undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang
stabil di Indonesia ini, haruslah dicapai melalui proses perkembangan
yang wajar dan edukatif: jangan dengan bahasa-bahasa
teror yang intimidatif seperti ketentuan di atas. Berikanlah hak
pada pikiran-pikiran lain yang mau menempuh cara demokratis
untuk menyatakan dirinya. Dengan demikian kekuatankekuatan
di belakang pikiran ini akan tetap terawasi dan tidak
mencari saluran-saluran ilegal. Kita tidak boleh menipu diri
sendiri dengan berkata bahwa Pancasila dan Undang-undang
Dasar 45 betul-betul telah merupakan suara hati dari rakyat
Indonesia seluruhnya. Kita tidak boleh menutup-nutupi, bahwa
masih ada pihak yang belum “sreg”, tapi pura-pura dalam
sikapnya. Mungkin sekali kekurang “sregan” itu disebabkan kurang
dialog, salah paham, interpretasi yang bermacam-macam
dan sebagainya. Apakah akan dibiarkan mereka “nggrundel”
di belakang? Apakah kita tidak bisa menghilangkan kesalahpahaman
kita tentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 45
itu sendiri? Agaknya perlu keterbukaan dalam membicarakan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 45. Lebih baik segala pikiran
diketahui daripada banyak pikiran yang bertentangan disembunyikan.
Akhir-akhir ini saya melihat suatu tendensi seolah-olah
Undang-undang Dasar 45 adalah Undang-undang Dasar yang
226 Pergolakan Pemikiran Islam