pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
permanen sepanjang abad dan tidak boleh dirubah-rubah sedikit
pun. Pikiran-pikiran seperti ini di samping tidak konstitutional
juga menunjukkan kekurangpahaman akan perkembangan
masyarakat dan zaman. Dari segi konstitusi sendiri,
pikiran tersebut salah, sebab dalam Undang-undang Dasar 45
disebutkan adanya kemungkinan untuk mengadakan perubahan-perubahan.
Tentunya dengan syarat-syarat yang cukup berat
dalam jumlah suara di MPR. Dari segi lain yaitu segi perkembangan
masyarakat dan zaman. Kita harus sadar bahwa dunia,
termasuk masyarakat Indonesia, dalam berpuluh-puluh tahun
lagi akan lain struktur dan kehidupannya dengan dunia sekarang.
Apa yang tidak terbayangkan di abad yang lalu telah betul-betul
terjadi di abad kini. Demikian juga pada abad-abad
nanti mungkin akan terjadi perkembangan yang samasekali
lain dengan struktur yang terlihat kini. Mungkin saja dalam
50 tahun yang akan datang kondisi menuntut bentuk negara
bukan kesatuan tapi federasi. Mungkin dalam seratus tahun
yang akan datang negara-negara Asia Tenggara akan menjadi
satu negara, sehingga yang dinamakan Indonesia, Philipina
dan lain-lain tidak ada. Mungkin dua abad lagi dunia sudah
berkata bahwa lembaga-lembaga seperti MPR, DPA, bentuk
Republik dan sebagainya itu sudah tidak perlu lagi dan cuma
merupakan keanehan yang terdapat dalam sejarah atau cerita
nenek moyang. Mungkin saja suatu waktu di dunia ini tidak
ada lagi negara-negara dan yang ada hanya satu negara dunia.
Bisakah kita berkhayal bahwa hal-hal “aneh” di atas tidak
mungkin sama sekali?
Karena itulah, Undang-undang Dasar 45 sendiri sesungguhnya
cukup prospektif, yaitu membuka kemungkinan-ke-
Meneropong Politik dan Budaya Tanah Air 227