pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
paling mungkin dalam hubungan antara Islam dan negara, ada
gangguan untuk merealisasikan khittah di atas. Ada elemenelemen
dalam kehidupan sosial dan politik yang membuat kita
menegaskan soal itu. Nah. Karena kini tahapan itu sudah selesai,
maka khittah pembaharuan itu harus ditegaskan kembali.
Inklusivisme, demokratisasi dan sebagainya.
Dan saya kira, ini persoalan besar. Karena dalam penilaian
saya. Interplay (pengaruh-mempengaruhi) antara Islam dan
negara sekarang ini masih sangat ad hoc. Dan di sini banyak
muncul kesan, bahwa interplay itu berkembang menjadi sangat
eksklusif.
Anda bisa lebih spesifik menjelaskannya?
Begini. Hubungan Islam dan negara yang ada sekarang
ini kan tidak pernah kita rumuskan. Itu ada begitu saja. Pendeknya,
sekarang sudah ada transformasi besar-besaran dalam
diskursus kaum muslim mengenai Islam dan negara. Dan juga
sudah ada respons dari negara. Ada kebijakan yang dipandang
positif oleh kaum muslim, misalnya RUUPA, jilbab, BMI, ICMI
dan sebagainya.
Nah, itu kan persentuhan simbolik (symbolic gesture) bahwa
nggak ada persoalan antara negara dan Islam. Tapi dalam proses
itu, kan tidak pernah kita menegosIasikan atau merumuskan
bagaimana hubungan antara agama dan negara itu.
Bahwa dasarnya sudah disiapkan lebih dulu, itu jelas. Tapi
kesepakatan elite (elite settlement) mengenainya, tidak Ada.
Dulu ini pernah dinegosiasikan, misalnya, di BPUPKI atau
Sidang Konstituante. Saya tak ingin mengatakan bahwa modelnya
harus demikian. Bisa juga model sekarang, misalnya,
Sejumlah Komentar 403