pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
dalam kehidupan Islam di zaman Orba, dan menganjurkan
pembaca hati-hati waktu membacanya.
Dalam diskusi yang digelar HMI Badko Jabar bersama
HMI Cabang Jakarta di Jalan Cilosari Jakarta, seperti ditulis
Majalah Media Dakwah, edisi 103/Januari 1983, dari 17 pembicara
hanya seorang yang menyokong PPI dan gagasan sekularisasi
Al-Qur’an. Saat itu, khatib-khatib di DKI pun sibuk menjelaskan
soal kesesatan buku Ahmad Wahib. Bahkan, banyak
kalangan menilai, penerbitan PPI layak digolongkan sebagai
penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dan dapat
dikenai pasal 156a KUHP. Soalnya, di samping penodaan dan
pelecehan, buku ini juga telah menerbitkan rasa permusuhan.
Abu Jihan, di Panjimas edisi 21 Agustus 1982, menyebut
Wahib mengidap gejala masochisme, di mana ia secara bengis
menggebuk Islam sebagai konsepsi yang mapan, dan memperoleh
kenikmatan sebagai substitusi-substitusi dari kekecewaan
yang dideritanya.
Ketua MUI K.H. Hasan Basri, waktu itu, megakui banyak
kalangan umat yang resah karena PPI. Ia menganggap buku
Wahib sebagai “catatan harian yang belum selasai dan ditulis
untuk dibaca sendiri”. Hasan Basri justru mempertanyakan kenapa
buku yang disebutnya berisi “catatan pribadi yang isinya
keresahan jiwa” itu diterbitkan.
“Wahib tidak bodoh. Ia selalu mencari dan resah. Sayang ia
tidak menemukan jawabannya. Padahal, semua yang diresahkannya
ada jawabannya dalam agama”, kata Hasan Basri, seperti
dikutip Tempo, 25 Juni 1983.
Akibatnya, kata Hasan Basri, mudharatnya yang timbul.
Manfaatnya yang tidak ada, malah sangat mengganggu mereka
Sejumlah Komentar 409