pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
tidak duduk dalam badan legislatif. Tetapi kita bisa mengerti
mengapa hak memilih mereka juga dihilangkan. Mengapa mereka
tak boleh memilih salah satu partai yang notabene tak terlarang?
Bukankah anggota-anggota PKI itu warganegara juga?
Jika pemilihan umum merupakan media yang paling dasar bagi
seorang warganegara untuk berpartisipasi dalam menentukan
hari depan negaranya, lalu apalagi media politik yang dapat
mereka pakai sekedar menyatakan isi hatinya sebagai warganegara?
Sayakira kita telah memperlakukan mereka sama sekali
bukan sebagai warganegara. Atau kalau masih dianggap warganegara,
berarti kita telah menciptakan kelas-kelas warganegara.
Warganegara kelas satu memiliki hak-hak politik penuh, sedang
warganegara kelas dua memiliki hak-hak politik... nol! Keadaan
yang demikian di samping memancing anggota PKl itu untuk
mencari saluran-saluran illegal yang tentunya akan mengakibatkan
tindakan-tindakan mereka itu out of control, di lain pihak
telah memberikan kesan bahwa kita tidak pernah memaafkan
kesalahan seorang manusia dan mendendamnya terus-menerus.
Karena itu tugas kaum intelektual Indonesia ialah memprotes
dan memprotes. Pemerintah serta wakil-wakil rakyat di DPR
GR harus tahu bahwa ketentuan-ketentuan yang sangat diskriminatif
seperti di atas adalah ketentuan-ketentuan yang sama
sekali tidak human, tak sesuai dengan prinsip kemanusiaan!
Kemudian, kita melihat keganjilan yaitu ketentuan bahwa
parpol-parpol yang berhak ikut dalam pemilu hanyalah parpol
yang di saat Pemilu sudah punya wakil-wakildi DPR GR. Adanya
ketentuan seperti ini mengandung konsekuensi bahwa penyaluran
pikiran rakyat sudah dibatasi pada parpol-parpol tertentu,
walaupun Undang-undang Dasar 45 kita tegas menjamin
224 Pergolakan Pemikiran Islam