pergolakan-pemikiran-islam-ahmad-wahib

— Democracy Project —
bahwa tiap-tiap warganegara berhak untuk berserikat (berorganisasi).
Bagaimanakah nasib warganegara-warganegara yang
merasa tak satu pun dari parpol yang ada layak sebagai saluran
pendapatnya? Bahkan kita tahu berjuta-juta manusia Indonesia
sekarang ini tak menaruh simpati pada satu pun di antara
parpol yang ada. Taruhlah orang-orang bekas anggota PKl tak
boleh menyalurkan pendapat atau suaranya lewat sebuah parpol
yang berdasarkan komunisme, tapi bagaimana dengan mereka
yang non-PKl yang punya pikiran-pikiran cemerlang namun
tak puas dengan saluran yang ada? Apakah mereka tidak diberi
hak untuk berkelompok dan mengikutsertakan kelompoknya
dalam pemilu yang akan datang?
Saya merasa, bahwa parpol-parpol yang ada sekarang ini
terlalu egoistis dan merasa ngeri terhadap timbulnya kekuatan
politik baru yang akan mengurangi jumlah jatah suara mereka.
Karena mereka yang membuat Undang-undang dalam DPRGR,
maka dibuatlah Undang-undang yang pasti menguntungkan
mereka tanpa mempertimbangkan baik tidaknya bagi pembinaan
demokrasi di Indonesia. Hanya satu peluang masih ada dengan
Undang-undang kepartaian dan keormasan yang sedang
dibicarakan di DPR. Jadi masih ada kemungkinan ikut sertanya
satu partai politik lagi yang non-PKI tapi beraliran maju.
Kita ingat sekian juta pendukung Masjumi dan PSI serta sekian
ribu orang yang independen, yang frustrasi, yang apatis politik
dan sebagainya yang belum tentu ikut memilih. Kalau demikian
bisa-bisa tak sampai 70 persen dari warganegara Indonesia
dewasa ikut dalam arena Pemiliu.
Selanjutnya, kita sedang menyaksikan suatu sikap tidak demokratis
dan sangat totaliter dengan adanya ketentuan bahwa
Meneropong Politik dan Budaya Tanah Air 225