islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTtersebut. Namun, pemerintah diwakili Menteri Agama. Dengandemikian jelas, pemerintah mengakui Walubi sebagai perwakilanumat Buddha di negeri kita. Sedangkan di Balai Sidang hadirMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, yangjustru tidak membidangi masalah tersebut. Dengan ungkapanlain, pemerintah justru mengutamakan Walubi sebagaiperwakilan umat Buddha dan bukannya KASI.Nah, disamping penulis, juga hadir Kardinal Dharmaatmadja,Haksu Tjhie Tjay Ing dan seseorang yang mewakiliMajelis Ulama Indonesia (MUI). Untunglah, Akbar Tandjungdatang mewakili DPR dan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie yangbertindak selaku penasihat panitia. Namun, kesan bahwapemerintah lebih mengutamakan Walubi dan bukannya KASIsebagai perwakilan umat Buddha di Indonesia tidak dapatdihindari lagi.Sikap tidak jelas dari pemerintah itu pada dasarnya sangatmenguntungkan KASI. Dengan ungkapan lain, di hadapankekuasaan pemerintah yang tidak begitu melindunginya, ternyataKASI justru ditunjang dua pihak yang penting, pihak agamawanBuddha sendiri dan para pemuka agama-agama lain yangmenghargainya. Bukankah kedua modal itu akan memungkinkanKASI dapat bergerak lebih maju?Kejadian di atas menjadi lebih menarik lagi, jika membandingkannyadengan keadaan internal kaum muslim di negeri kita.Kalau dalam agama-agama lain seorang agamawan diangkatorganisasi tertinggi dari agama tersebut, yang biasanya didominasipara agamawan, justru dalam Islam hal itu tidak ada. Bukankahjustru Rasulullah Saw sendiri yang bersabda, “Tidak adakependetaan dalam Islam” (lâ rahbâniyyata fî al-Islâm). Karenanya,pantaslah kalau dalam Islam tidak ada agamawan yang diangkatoleh sebuah pihak yang dinilai sebagai lembaga tertinggi agamatersebut. Ini berarti, tidak ada pihak yang memiliki otoritas dalampengangkatan ulama, terserah pada pengakuan masyarakatkepada seseorang untuk dianggap sebagai ulama. Karena62 / ABDURRAHMAN WAHID