islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTyang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negarabangsa(nation-state), ataukah hanya negara-kota (city-state).Dari paparan tersebut di atas, cukup jelas kiranya ke arahmana alur pemikiran politik Gus Dur. Dalam konteks ini, sebagaiwarga Muhammadiyah yang mengamati perkembangan pemikiranpolitiknya, pada tahun 1995 lewat buku Pemikiran dan AksiIslam Indonesia, saya mengelompokan pemikirannya ke dalamtipologi pemikiran substantif-inklusif. 4 Jika dalam aksi atau tindakanpolitiknya, mungkin saya bisa punya persepsi lain, dalamhal pemikiran politik saya tetap berpendapat bahwa pemikiranpolitik Gus Dur sampai sekarang tetap tidak berubah. Untuk itu,ada baiknya jika terlebih dahulu kita memahami paradigma pemikiranpolitik Islam yang berkembang di dunia kaum Muslimin.Paradigma itu adalah (1) substantif-inklusif, dan (2) legal-eksklusif.Dalam paradigma pemikiran politik Islam yang substantifinklusif,secara umum ditandai dengan keyakinan bahwa Islamsebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yangberhubungan dengan politik. Adapun ciri-ciri yang menonjolpada pemikiran substantif-inklusif ada empat. Pertama, adanyakepercayaan yang tinggi bahwa Al Qur’an sebagai kitab suciberisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupanmanusia, tetapi tidak menyediakan detil-detil pembahasan terhadapsetiap obyek permasalahan kehidupan. Argumen utamadari pendukung paradigma ini adalah, bahwa tak ada satu pundari ayat Al Qur’an yang menekankan bahwa ummat Islamharus mendirikan negara Islam. Mereka berpendapat bahwaAl Qur’an memang memuat kandungan etika dan panduanmoral untuk memimpin masyarakat politik, termasukbagaimana menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan,demokrasi, dan lain-lain. 5Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif meyakini4M. Syafi’i Anwar, op. cit., hal. 155-162.ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / xix