islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTdengan tujuan “meng-Islamkan” perundang-undangan dinegeri ini, sesuatu yang sebenarnya berbau politik. MantanKetua Mahkamah Agung Mesir, Al-Ashmawi pernahmengemukakan dalam sebuah buku, bahwa tiap undangundangyang berisikan pencegahan dan hukuman (deterrenceand punishment) pada hakikatnya dapat diperlakukan sebagaibagian dari hukum Islam.Jelaslah dengan demikian, upaya melakukan syari’atisasidengan menggunakan kerangka Al-Ashmawi itu, adalah apayang oleh fiqh (hukum Islam) dan cabang-cabangnya dinamai“melakukan hal yang tidak perlu, karena sudah dilakukan” (tahsilal-hasil). Namun saat ini, yang tercapai hanyalah penamaan saja,sedangkan substansi atau isinya tidak diperhatikan, sehinggadilakukan secara sembarangan saja. Sedangkan seharusnya,proses syari’atisasi lebih tepat dilakukan oleh masyarakat sendiri,tanpa penggunaan nama syari’ah. Hal tersebut dapat terjadisebagai proses dalam hidup bernegara. Dengan demikian dapatdisimpulkan, penyebutan syari’ah dalam produk-produk DPRDpropinsi, kabupaten dan kota hanya bersifat politis saja, sesuatuyang perlu disayangkan, karena terbawa oleh kerancuankerangka berpikir kita sendiri.*****Dalam hal ini perlu kita menyayangkan, bahwa beberapabank pemerintah telah mendirikan bank syari’ah, sesuatu halyang masih dapat diperdebatkan. Bukankah bank seperti itu menyatakantidak memungut bunga bank (bank interest) tetapimenaikkan ongkos-ongkos (bank cost) di atas kebiasaan? Bukankahdengan demikian terjadi pembengkakan ongkos yang tidaktermonitor, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan prinsipprinsipcara kerja sebuah bank yang sehat. Lalu, bagaimanakahhalnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuahbank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin.210 / ABDURRAHMAN WAHID