islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTKeempat, dalam konteks politik paradigma legal-eksklusifmenunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderungmenopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan(imagined Islam polity); seperti mewujudkan suatu “sistempolitik Islam,” munculnya partai Islam, ekspresi simbolis danidiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasiketatanegaraan Islam. Dalam konteks Indonesia, pendukungparadigma legal-eksklusif sangat menekankan ideologisatau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secaraformal.Dengan memahami kedua paradigma pemikiran politik Islamtersebut di atas, kita akan bisa memahami alasan Gus Dur menolakformalisasi, ideologisasi, dan syari’atisasi Islam tersebut diatas. Jelas kiranya bahwa sebagai pemikir Islam substantif-inklusif,kritik-kritiknya banyak diarahkan kepada pada pendukungparadigma legal-eksklusif, yang banyak dianut oleh kelompokIslam radikal, fundamentalis, maupun kelompok-kelompokrevivalis lainnya. Mengenai hal ini, cukup menarik kiranyapandangan John L.Esposito, guru besar kajian agama danhubungan internasional dari Georgetown University,Washington, tentang Gus Dur. Berikut pandangan Espositotentang Gus Dur yang saya kutip agak panjang dari naskahaslinya, sebagai berikut:“Wahid believes that contemporary Muslims are at criticalcrossroad. Two choices or paths confront them: to pursuea traditional, static legal-formalistic Islam or to reclaim andrefashion a more dynamic cosmopolitan, universal,pluralistic worldview. In contrast to many“fundamentalists” today, he rejects the nation that Islamshould form the basis for the nation-state’s political orlegal system, a nation he characterizes as a Middle Easterntradition, alien to Indonesia. Indonesian Muslims shouldapply a moderate, tolerant brand of Islam to their dailyISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / xxiii