islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTkeabsahan kekuasaan itu sendiri. Kemudian kata “sementara”,artinya sebelum datangnya hari kiamat. Keputusan Munas di atas,dinyatakan berlaku bagi semua Presiden Republik Indonesia,namun oleh mereka yang “dibius” oleh konsep Negara Islam,dinyatakan hanya berlaku untuk Kepresidenan Bung Karno saja.Dengan demikian, sebuah negara yang bukan negara Islamdianggap tidak memiliki ajaran tentang konsep kepemimpinanyang Islami. Karena itu diandaikan, konsep bukan negara Islamseolah-olah tidak memiliki konsep Islam tentang kepemimpinan,dan dengan demikian konsep itu tidak memiliki keabsahan dalampandangan Islam. Ternyata setelah berjalan puluhan tahun lamanya,kini kita mengetahui kenyataan sebenarnya, yaitu bahwakelangkaan konsep Islam tentang negara, tidak berarti agamatersebut tidak memiliki pandangan tentang kepemimpinan. Pandanganini melihat kepemimpinan menurut Islam berlaku untukkepemimpinan negara (kepemimpinan formal) maupun kepemimpinandalam masyarakat (kepemimpinan non-formal). Dalamtulisan ini akan ditinjau orientasi minimalnya, karena hal-hal laindiserahkan kepada kita untuk merumuskannya.*****Dalam pandangan Islam: “orientasi seorang pemimpinanterkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin”.Ini berarti, Islam tidak membeda-bedakan antara kepemimpinannegara dengan kepemimpinan masyarakat, juga mengenai bentukdan batas waktunya. Serta tidak memikirkan format kenegaraanatau kemasyarakatan yang melatarbelakangi kepemimpinanitu, apakah itu imperium dunia, republik negara bangsa ataunegara kota. Maka dari itu, sia-sia juga jika kita kaitkan langsungkepemimpinan di “Negara Islam” yang ada dengan proses demokratisasi.Karenanya, kita lihat sekarang ini kepemimpinan dalam“Negara Islam”ada yang bersifat otoriter atau demokratis, dengansistem pemerintahan Raja atau Amir, kepempinan ulama98 / ABDURRAHMAN WAHID