islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTSoekarnoputri di bilangan Kebagusan (Pasar Minggu, Jakarta)telah memutuskan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR.Tindakan itu diambil guna memungkinkan menilai langkah-langkahpenulis dalam kasus Brunei dan Bulog. Kenyataannya, dalamkedua kasus itu, tidak terdapat bukti hukum untuk menyalahkanpenulis. Karena itu penyelesaiannya lalu mereka larikan ke dalam“penyelesaian politis”. Inilah kerancuan kalau kita tidak setiakepada konstitusi.Penulis tidak ingin hal itu terjadi kembali, apalagi jika penyimpanganUUD 45 itu dilakukan oleh orang yang sangat dihormatiseperti Bang Haji. Karena itu lah, penulis rela dimarahi danditentang oleh siapapun termasuk sejumlah ulama NU (Nahdlatul‘Ulama) sendiri. Dengan kesadaran penuh penulis bertemudengan Bang Haji, walau tanpa ada kesesuaian dalam langkahlangkahyang diambil untuk menjaga moralitas bangsa. Karenapenulis tetap berkesimpulan prosedur dan esensi (proses dantujuan), selamanya harus ada kesesuaian. Hanya dengan carademikianlah kedaulatan hukum dapat dipertahankan dalamjangka panjang. Selama ada seorang warga negara dalam kedudukanyang sama seperti penulis, mengambil tindakan untukmempertahankan supremasi hukum di negeri kita, selama itupula masih ada harapan bagi demokrasi untuk dapat ditegakkandi negeri kita.Hal itu hanya dapat dilakukan, apabila kita tidak memisahkankonstitusi (kedaulatan hukum) dari prosedur penegakkanhukum itu sendiri. Kerangka itu pula yang mendasari penulismenentang divestasi Indosat dan kenaikan harga BBM (BahanBakar & Minyak) juga TDL (Tarif Dasar Listrik) tanpa adakenaikan pendapatan masyarakat. Karena dalam UUD 45 disebutkannegara melaksanakan hajat hidup orang banyak. Sedangdalam satelit milik Indosat terkandung informasi intelejen mengenainegara kita. Berarti keselamatan kita sebagai bangsa –dalam hal ini informasi intelejen dalam satelit Indosat- tidakboleh diserahkan kepada orang lain, karena ia merupakan hajat158 / ABDURRAHMAN WAHID