islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTmembuat sesuatu yang melanggar “kesepakatan bersama”untuk tidak mengaitkan negara kepada kehidupan beragamasecara formal atau resmi. Karena itu, ketika penulis masihmenjadi Presiden, telah mengusulkan agar tiap PeraturanDaerah yang isinya bertentangan dengan undang-undang dasardianggap batal.Karena itulah, perkembangan upaya “syari’atisasi” harusdimonitor terus, semestinya perkembangan itu harus sejalandengan keputusan sidang kabinet yang tertera di atas. Nah,mengapa sampai sekarang belum ada pelaksanaan syari’ah dibeberapa daerah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD1945? Jawabnya, karena Mahkamah Agung yang seharusnyamemberikan kata akhir bagi pembahasan hal-hal mendasar bagikehidupan kita bersama, tidak menjalankan kewajibannya.Sebuah Mahkamah Agung yang benar-benar menjalankankewajiban, tentulah tidak takut kepada tekanan berbagai pihak,termasuk “kaum teroris”. Karena ketakutan itu, MahkamahAgung kita akhirnya tidak memberikan kontribusi apa-apa dalammenyelesaikan berbagai masalah sangat penting bagi negeri kita.Mahkamah Agung kita sekarang takut kepada tekanan yangingin memberlakukan syari’ah Islam, maka benarlah apa yangdikatakan Franklin D. Roosevelt, Presiden USA yang meninggaldunia tahun 1945, bahwa apa yang harus kita takuti adalah ketakutanitu sendiri (what we have to fear is fear itself).Umpamanya, Peraturan Daerah yang dibuat DPRDSumatera Barat bahwa perempuan tidak boleh bekerja sendiriansetelah jam 09.00 malam tanpa “dikawal” seorang keluarga dekat,jelaslah sekali bertentangan dengan UUD 1945, yang menyamakankedudukan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negaralelaki dan perempuan. Syari’atisasi macam inilah yang seharusnyadilihat bertentangan dengan UUD 1945, atau tidak oleh MA yangpenakut itu. Kalau ada upaya membuat syari’atisasi yang sejalanatau tidak bertentangan dengan UUD 1945, persoalannya adalahpenggunaan nama “syari’ah” itu sendiri. Tentu itu dilakukanISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / 209