islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTbukannya sebuah sistem yang berkaitan dengan tertib negara,syari’at seharusnya tidak diletakkan ke dalam domain negara,tetapi tetap diletakkan dalam kerangka sistem keimanan Islam.Menurut Al Ashmawi, mantan hakim agung Mesir yang jugadikenal sebagai pemikir progressif Islam terkemuka, bahkan AlQur’an sendiri menetapkan bahwa syari’at adalah sumber dariorientasi etika Islam dan tidak berhubungan dengan ajaranyang berkaitan dengan bentuk-bentuk negara. Syari’at adalahsebuah jalan dan gerak langkah yang selalu dinamis danmembawa manusia pada tujuan –tujuan yang benar danorientasi– orientasi etis yang mulia. 7Keempat, refleksi para pendukung paradigma substantifinklusifdalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukanupaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politikyang menekankan manifestasi substansial dari nilai–nilai Islam(Islamic injuctions) dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan,tetapi juga dalam format pemikiran dan kelembagaanpolitik mereka. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini cenderunguntuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai–nilaiIslam yang intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kulturalIslam dalam masyarakat Indonesia modern. Proses kulturalisasitelah melahirkan kompetisi di antara berbagai kekuatankultural, dan Islam hanyalah satu diantara kekuatan kulturalyang bersaing itu. Agar supaya Islam dapat memenangkan persainganitu, proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasidan bukannya politisasi. 8Sementara itu, paradigma legal-eksklusif mempunyai ciriciriumum sebagai berikut. Pertama, paradigma legal-eksklusifdalam pemikiran politik Islam meyakini bahwa Islam bukanhanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap,7Al-Ashmawi, Usul al-Shari’a, Cairo: Maktabat Madbuli, 1983), hal. 53and 93, dikutip dari Bassam Tibi, op. cit.8M. Syafi’i Anwar, op. cit., hal. 144-145. Bandingkan dengan M. DinSyamsuddin, op. cit.hal. 51-68.ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / xxi