islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTagama Islam di mata orang-orang itu, dalam kenyataanberlawanan dengan apa yang dirumuskan oleh UUD. Seolaholahterjadi perbenturan antara agama dan negara. Padahal,dalam kenyataan, ribuan anak-anak perempuan ulamamuslimin justru menjadi sarjana S2 hingga S3, karena UUDmemungkinkan hal itu. Bukankah persamaan hak antara priadan wanita dijamin oleh UUD kita, termasuk dalampendidikan?Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I SumatraBarat, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang warga masyarakatdari jenis wanita untuk keluar rumah tanpa mahram (suamiatau sanak keluarga yang tidak boleh dikawininya), setelah pukul09.00 malam. Bukankah ini jelas melanggar UUD, yang menyamakankedudukan antara pria dan wanita di muka undang-undang?Karenanya, sidang kabinet yang dihadiri oleh penulis telah memutuskantidak diperkenankan adanya peraturan daerah tersebut atauproduk-produk lain hasil DPRD I atau DPRD II, yang berlawanandengan Undang-Undang Dasar. Maka, dalam hal ini, mestinyaMahkamah Agung-lah yang memiliki wewenang untuk menyatakanapakah sebuah produk DPRD tersebut melanggar UUD atautidak. Jika demikian, otomatis produk itu tidak berlaku lagi.Dari uraian di atas jelaslah, memperjuangkan hak-hak wanitaadalah pekerjaan yang masih berat di masa kini, hinggawajiblah kita bersikap sabar dan bertindak hati-hati dalam halini. Tetapi, keadaan ini pun, bukanlah hanya monopoli golonganIslam saja. Di Amerika Serikat (AS) yang dianggap memeliharahak-hak wanita dan pria secara berimbang menurut Undang-Undang Dasarnya, ternyata dalam praktik tidak semudah apa yangdianggap seperti semula. Belum pernah dalam sejarahnya adapresiden wanita, walaupun UUD-nya tidak pernah melarang akanhal itu. Di sini, ternyata terdapat kesenjangan besar antara teoridan praktik dalam sebuah masyarakat paling “maju” sekalipun.{}134 / ABDURRAHMAN WAHID