islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTadakah DPR/MPR kita dewasa ini legal atau tidak, mengingatbaru 60 % suara hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 dihitung,namun pemerintah telah mengumumkan Surat Keputusan(SK) Presiden, mengenai komposisi DPR/MPR? Pertanyaanini tidak dijawab hingga saat ini oleh Mahkamah Agung (MA).Begitu juga, pertanyaan penulis kepada lembaga tersebut, apakahMaklumat Keadaan Bahaya yang dikeluarkan Presiden tanggal21-23 Juli 2001 tersebut merupakan tindakan legal atau ilegalberdasarkan konstitusi? juga tidak mendapatkan jawaban.Ditambah lagi, bahwa showroom mobil termahal (mewah)di dunia saat ini berada di halaman gedung DPR, yang dipenuhioleh mobil para anggotanya, bahkan tidak mengindahkan besarnyajumlah kubik silinder (cc) yang dimiliki kendaraan tersebut.Dengan kata lain, para anggota DPR/MPR kita tengah menikmatikekuasaan yang mereka peroleh tanpa memperhatikan sah atautidaknya kekuasaan mereka itu. Dengan demikian, pengamatanSyahrir itu juga berlaku bagi para anggota DPR/MPR kita dewasaini. Keluhan terhadap birokrasi pemerintahan dan kejengkelanrakyat sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan DPR tidak lagimemperhatikan kepentingan rakyat, melainkan hanya sibukdengan urusan mereka sendiri tampak jelas di mata kita.Masalahnya adalah persoalan klasik yang harus kita hadapisekarang ini. Kepercayaaan (trust) masyarakat kepada sistempemerintahan kita dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan.Korupsi Kolusi dan Nepotisme, terutama dalam bentukkorupsi, kini tampak nyata sudah tak terkendali lagi. Benarlahkata alm. Mahbub Junaidi: bahwa nanti kita harus membayarpajak karena mengantuk, seolah-olah ini sebuah kenyataan yanghidup. Kekuasaan Wangsa Syailendra (pembangun CandiBorobudur) dan Kerajaan Majapahit (untuk membiayai perangdan perluasan kawasan) –misalnya, akhirnya runtuh karena keduanyahanya sekadar berkuasa tetapi tidak memimpin. KekuasaanWangsa Syailendra dianggap tidak ada oleh kaumHindu-Buddha yang membangun Candi Prambanan yang di252 / ABDURRAHMAN WAHID