islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTklaim mereka. Di negeri-negeri Muslim pelanggaran beratterhadap hak asasi manusia justru banyak terjadi. Jadi apa yangmereka klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi,pemikiran yang tergolong berani tentang hak asasi manusiajustru disuarakan oleh Gus Dur tentang ketidak sesuaianpandangan fiqh/ hukum Islam dengan deklarasi universal hakasasi manusia. Jika deklarasi HAM mengakui kebebasan untukberpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikanancaman hukuman yang keras terhadap mereka yangberpindah agama atau murtad. Menurut hukum Islam yangsampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar kaumMuslimin, orang yang murtad dapat dihukum mati. Lalu apakata Gus Dur? “Kalau ketentuan fiqh seperti ini diberlakukandi negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesiayang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965haruslah dihukum mati,” tandasnya.Pendapat Gus Dur di atas cukup tajam dan berani. Namunsayangnya Gus Dur kurang memberikan elaborasi yang lebihsubtil tentang ketentuan fiqh yang dikritiknya itu. Padahal seandainyaia memberikan elaborasi lebih dalam tentang soal itu,kritiknya mungkin akan lebih mengena. Dalam konteks ini, sayateringat Ibrahim Moosa, seorang pemikir Islam progresif asalAfrika Selatan. Menurut Moosa, hukum Islam klasik memangmelarang orang Islam pindah agama ke agama lain. Ketentuanini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 deklarasi hakasasi manusia (HAM) universal yang menghendaki adanyasuatu kebebasan berpikir, berbuat dan beragama, termasuk didalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan.Padahal, ketentuan hukum Islam, perpindahan agama adalahmurtad (riddah) dan menurut mayoritas madzhab orang yangmurtad itu diancam dengan sanksi hukuman mati. 10Namun menurut Moosa, pandangan seperti ini berasal darikesepakatan ulama masa pertengahan yang menganggapmurtad sebagai perlawanan terhadap agama dan hukumannyaISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / xxv