islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTmaupun adat, merupakan pihak-pihak yang dipercayai olehpara warga masyarakat. Karenanya, kerjasama erat antara parapemimpin informal seperti mereka itu, dan para pemimpin formal(pejabat daerah dan pusat), sangat diperlukan danmerupakan sarat utama bagi penyelesaian konflik-konflik yangterjadi.Apalagi, kalau dalam konflik-konflik tersebut terjadi pengambilanperan oleh sebagian sangat kecil orang-orang yangmengaku menjadi pemimpin masyarakat, atas nama agama ataukelompok etnis yang ada. Inilah apa yang sebenarnya terjadi,baik di Ambon maupun di Poso (Sulawesi Tengah) dan mungkinjuga daerah-daerah lain. Melakukan identifikasi para pelakutidaklah mudah, dan karenanya sering diambil tindakan pintasdengan mencari persetujuan atas penyelesaian antara kelompokkelompokyang ada, melalui perjanjian-perjanjian seperti Malino,yang meliputi berbagai pihak resmi maupun tidak resmi di kalanganbangsa kita, dengan disaksikan oleh pihak negara-negaralain. Diharapkan, dengan penandatanganan perjanjian Malinoyang sudah berusia setahun itu, dapat dicapai sendi-sendi bagiperdamaian antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflikagama maupun etnis di berbagai kawasan Indonesia Timur itu.*****Ini adalah kesimpulan pertemuan penulis denganBarroness Cox di Majelis Tinggi (House of Lords) London, Inggris,pertengahan November 2002. Pertemuan itu sendiri berjalansangat sederhana di sebuah restoran dalam Gedung ParlemenInggris, sambil santap malam. Namun, kesederhanaan itu tidakmenutup kenyataan akan pentingnya arti pertemuan tersebut.Barroness Cox sedang mempersiapkan sebuah pertemuanantara para pemimpin agama bagi kedua daerah itu, sedangkanpenulis dalam hal ini ditunjuk sebagai Presiden Kehormatan294 / ABDURRAHMAN WAHID