islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTyang dapat mengajukan klaim sebagai “perwakilan Islam” dimanapun.Karena itu pula lembaga-lembaga keagamaan Islam, tidakdapat bersatu dalam sebuah kesatuan dengan memiliki otoritaspenuh. Lembaga yang mencoba mewakili ulama atau kaum muslimindengan klaim seperti itu, namun hanya menjadi salah sebuahdiantara organisasi-organisasi Islam yang ada, dalam halini, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini tidak memilikisupremasi, seperti yang ada dalam agama-agama lain, sepertiKonferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan-persekutuanGereja-Gereja Indonesia (PGI) atau Parisade Hindu Dharma.Tetapi, MUI harus berbagi tempat dengan NU, Muhammadiyahdan lain-lain. Karenanya, hanya hal-hal yang disepakati bersamaoleh sekian banyak perkumpulan itu, yang dapat dianggapsebagai nilai-nilai yang diterima umat.Ketika Rois Syuriyah NU cabang Pasuruan menyatakan“pengeboran Inul “ bertentangan dengan ketentuan agama Islam,disusul dengan fatwa MUI, timbul reaksi di kalangan para warganegara republik kita. Untuk apa kedua lembaga itu “mengurusInul” sejauh itu? Apalagi ketika H. Rhoma Irama menyatakanInul tidak boleh membawa lagu ciptaan beliau, kalangan mudasantri mentertawakannya sebagai “tindakan ketinggalan jaman”.Memang, sepertinya tidak akan cocok lagu-lagu beliau dibawakanoleh orang seperti Inul. Dalam hal ini, masyarakat mengembangkanpandangan mereka sendiri. Ketika ditanya dalam wawancaraTV, Inul menyatakan, ia “mengebor” untuk mencarimakan. Ia tidak “menutup-nutupinya” dengan berbagai istilahkeren seperti “memajukan seni” dan sebagainya melainkan, secaraberterus-terang ia mengatakan mencari makan. Kejujuranucapan seperti ini, sangat bertentangan dengan sikap palsu gaya“sok untuk kepentingan bangsa” yang diperlihatkan kebanyakantokoh-tokoh politik kita, untuk menutupi ambisi politik pribadimereka masing-masing. Mungkin inilah maksud hadits “katakanapa yang benar, walaupun pahit” (qul al-haqqa walau kanna murran).70 / ABDURRAHMAN WAHID