islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTsumber-sumber tertulisnya. Bagi kasus-kasus yang termasukdalam kategori ini, maka dibuatlah jenis hukum yang tidakberdasarkan pada sumber-sumber tertulis. Termasuk dalam halini, fatwa Syekh Qardhawi, bahwa bunga bank yang tidakeksploitatif dan berguna bagi reproduksi barang (termasukdalam ongkos produksi), tidaklah dapat dianggap riba.Sekarang, masalahnya tinggal menentukan bila sebuahhukum agama berdasarkan sumber tertulis al-Qurân dan al-Hadits (qath’iyah al-tsubût), sedangkan keadaan membutuhkanpenafsiran baru, lalu apakah yang harus diterapkan dalam halseperti itu? Dalam hal ini, kita lalu menggunakan sebuah kaidahhukum Islam (qaidah al-fiqh), bahwa keadaan tertentu dapat memaksakansebuah larangan untuk dilaksanakan (al-dharûratutubîhu al mahdhûrât). Hal ini, umpamanya saja, terlihat pada kasusnegara yang melakukan ratifikasi deklarasi universal tentangHak-Hak Asasi Manusia (HAM) —(universal declaration of humanrights) yang ditetapkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948,termasuk dalam HAM itu adalah masalah berpindah agama. Initentu bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab menurutketentuan orang yang berpindah agama Islam kepada agamalain, harus dianggap sebagai apostacy (murtad). Kalau inidilaksanakan, maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia–yang berpindah dari agama Islam ke agama lain dalam lingkungannegara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hukuman matimenurut hukum agama (fiqh). {}ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / 131