islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTRepublik Indonesia (Kapoiri) Jenderal Polisi S. Bimantoro tidakmau melaksanakan perintah Presiden. Ketika lengser dari kursikepresidenan, penulis menanyakan kepada Mahkamah Agung(MA), adakah tindakan kedua orang itu merupakan insubordinasi?Sampai hari inipun, MA tidak pernah menjawab pertanyaanpenulis, yang berarti juga bahwa lembaga itu telah melanggarhukum dan undang-undang dasar. Keterangan Gelbard padapers Australia tersebut, menunjukkan bahwa dalam tubuh TNI,Polri maupun aparat pemerintahan kita memang terdapat perbedaanpendapat yang tajam. Ada pihak yang mencoba menutupnutupiinformasi hingga pemerintahan tidak berjalan secaraobyektif. Herankah kita, jika akhirnya kebijakan pemerintahmenjadi sulit dirumuskan? Apalagi kalau Presidennya tidak mauaktif menyusun kebijakannya sendiri, melainkan menyerahkankeputusan sepenuhnya kepada aparat di bawahnya. DitambahPresiden berbeda paham dengan Wakil Presiden, Ketua MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dansebagainya.Juga, tidak ada kejelasan mengenai sikap yang diambilMegawati Soekarnoputri dalam pemerintahannya. Umpamanya,mengenai orientasi pejabat di bawahnya. Ia mengangkat BambangKesowo, seorang etatis (paham serba negara). Dan kombinasinyaadalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDI-P) sebelum bulan puasa telah memutuskanharus terkumpul uang sebanyak lima trilyun rupiah untukmenghadapi Pemilihan Umum 2004 mendatang. Dari manakahakan diperoleh dana sejumlah itu? Apakah dari BUMN (BadanUsaha Milik Negara)? Tetapi, Megawati juga mengangkat DorodjatunKuntjorojakti dan Budiono sebagai Menteri Koordinator(Menko) Ekuin dan Menteri Keuangan, -keduanya orang teknokratyang percaya pada privatisasi/swastanisasi. Lalu, kemanakahorientasi ekonomi yang diikutinya? Tidak pernah jelas sampaisekarang, karena ia berdiam diri saja tentang pilihan yang diambilnya.Ironis memang!338 / ABDURRAHMAN WAHID