islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTMutamakin mengembangkan sikap kultural di atas, yaknipilihan alternatif yang bersifat kultural. Di masa Orde Baru,keadaan menjadi terbalik: pihak tarekat justru menjadipenunjang dan mendukung kekuasaan, seperti terjadi padapemimpin-pemimpin tarekat pada masa itu. Sedangkan kaumsyari’at, seperti yang tergabung dalam kalangan NU/PPP(Partai Persatuan Pembangunan) menampilkan perlawanankultural terhadap kekuasaan.Sekarang, pertanyaan pokok adalah: haruskah perlawanankultural itu dikembangkan terus di masa depan, atau justru dimatikan,dan dengan demikian perjuangan seterusnya menjadiperlawanan politis saja. Jawabannya menurut penulis adalahsesuatu yang sangat komplek: bagi organisasi non-politis, sepertiNU, pendekatan yang harus diambil adalah pendekatan kulturalyang lebih didasarkan pada alternatif-alternatif yang mengutamakankebersihan prilaku di bidang pemerintahan. Sedangkanbagi organisasi-organisasi politik, seperti PKB (Partai PersatuanPembangunan), tekanan harus diletakkan pada penciptaan sistempolitik yang bersih, meliputi ketiga bidang eksekutif-legislatifyudikatif.Hanya dengan kombinasi kedua pendekatan kulturaldan politis itu dapat ditegakkan proses demokratisasi di negerikita. Sebagaimana diketahui, demokratisasi hanya dapat tegakkalau dapat diupayakan berlakunya kedaulatan hukum danadanya perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mukaUndang-Undang. Bukankah dengan demikian, menjadi relevanbagi kita di saat ini, mengembangkan pendekatan kultural yangdahulu dirintis KH. A. Mutamakin? {}40 / ABDURRAHMAN WAHID