islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTpenolakannya untuk memberikan keterangan hukum, menempatkantokoh ini dalam kedudukan yang tidak sama denganHabib Rizieq. Ini tentu akan membawakan konsekuensi-konsekuensinyasendiri. Dengan demikian menjadi nyata, dua orangyang dalam status hukum berkedudukan sama, ternyata dapatmengalami perlakuan yang sangat berbeda satu dari yang lain.Benarlah kata pepatah di atas, “kepala orang sama-sama berbulupendapat berlain lain” artinya sama-sama memiliki rambut, tapipemikiran dapat berbeda.Dengan menolak memberikan keterangan hukum, untukkepentingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), AbuBakar Ba’asyir menempatkan diri di luar wewenang hukum.Dengan demikian, ia menjadi orang yang tidak menganggapnegara dan hukum memiliki wujud/eksistensi, dan sudah tentujuga ia tidak dapat bersikap terus demikian, maka negara harusmenghindarkan adanya dua buah eksistensi yang berlainan: wujudnegara di satu sisi, dan keadilan atas tokoh tersebut di sisilain. Negara memiliki hak hukum untuk menganggapnya sebagaipemberontak yang melanggar Undang-Undang Dasar, dan dengandemikian dapat memilih salah satu dari dua alternatifberikut: mengusir atau menghukum mati tokoh tersebut. Iniadalah konsekuensi logis dan legal dari tindakan yang dilakukannyasendiri dan Islam-pun dapat membenarkan hal tersebut.Ketegasan pihak pemerintah diperlukan, dalam hal iniuntuk mencegah anarkhi hukum. Ini juga pernah terjadi di masapemerintahan Bung Karno dan Panglima Besar Soedirman sebagaipanglima angkatan perangnya, yang memerintahkan SekarmadjiKartosuwiryo untuk mendirikan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Dasar perintah itu adalahketentuan Perjanjian Renville, bahwa TNI harus ditarik darikawasan tersebut ke Jawa Tengah. Untuk menghindarkan vacuumdi kawasan itu, yang akan dimanfaatkan oleh pasukan-pasukanBelanda, maka dibentuklah DI/TII, sudah tentu perintah itudiketahui oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara.ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / 353