islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTsyari’atisasi semacam itu menurut ilmu fiqh termasuk dalamtahsil al-hasil (melakukan hal yang tidak perlu karena sudahdilakukan).Penolakan Gus Dur terhadap formalisasi, ideologisasi, dansyari’atisasi itu mendorongnya untuk tidak menyetujui gagasantentang negara Islam. Seperti sudah sering dinyatakannya, GusDur secara tegas menolak gagasan negara Islam. Sikapnya inididasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup(syari’at) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. GusDur mengklaim, sepanjang hidupnya ia telah mencari dengansia-sia makhluk yang bernama negara Islam itu. “Sampai hariini belum juga saya temukan. Sehingga saya sampai pada kesimpulanbahwa Islam memang tidak memiliki konsep tentangbagaimana negara dibuat dan dipertahankan”. Dasar yang dipakaioleh Gus Dur ada dua. Pertama, bahwa Islam tidak mengenalpandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan.Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat dan digantikanoleh Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullahdilakukan melalui bai’at oleh para kepala suku dan wakilwakilkelompok ummat yang ada pada waktu itu. SedangkanAbu bakar sebelum wafat menyatakan kepada kaum Muslimin,hendaknya Umar bin Khattab yang diangkat mengantikan posisinya.Ini berarti, sistem yang dipakai adalah penunjukkan. SementaraUmar menjelang wafatnya meminta agar penggantinyaditunjuk melalui sebuah dewan ahli yang terdiri dari tujuh orang.Lalu dipilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar.Selanjutnya, Utsman digantikan Ali bin Abi Thalib. Pada saatitu, Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untukmenggantikan Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk menjadikankerajaan atau marga yang menurunkan calon-calon rajadan sultan dalam sejarah Islam.Kedua, besarnya negara yang diidealisasikan oleh Islam,juga tak jelas ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkanMadinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahankaum Muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, negara Islamxviii / ABDURRAHMAN WAHID