islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTkinkan dukungan pimpinan NU kepada mendiang PresidenSoekarno dan Hatta untuk memimpin bangsa ini. Demikianpula, pembentukan badan-badan formal Islam bukanlah satusatunyamedium bagi perjuangan Islam untuk menerapkanajaran di bumi nusantara. NU yang resminya sebagai organisasikemasyarakatan Islam dan bukannya lembaga politik, dapatsaja menyalurkan aspirasinya tentang pelaksanaan ajaran Islamdi kawasan tersebut melalui Golkar (Golongan Karya) yangbukan sebagai organisasi Islam resmi. Perbedaan jalanperjuangan antara yang menganut paham lembaga Islamsebagai sistem di satu pihak, dan mereka yang tidak inginmelaksanakan perjuangan melalui jalur-jalur resmi Islam,dihargai dan diterima oleh para pendukung Ibn Taimiyyahbeberapa abad yang lalu.Lalu, bagaimana dengan adagium yang dikenal Islam;“Tiada agama tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa pimpinan,dan tiada pimpinan tanpa ketundukan” (lâ dîna illâ bi jamâ’ah, walâ jamâ’ata illâ bi imâmatin, wa lâ imâmata illâ bi-ithâ’ah). Bukankahini sudah menunjukkan adanya sebuah sistem, maka jawabannyabahwa tidak ada sesuatu dalam ungkapan tersebut yang menunjukkansecara spesifik adanya sebuah sistem Islami. Dengandemikian, setiap sistem diakui kebenarannya oleh ungkapan tersebut,asal ia memperjuangkan berlakunya ajaran Islam dalamkehidupan sebuah bangsa/negara.Karena itu penulis berpendapat, dalam pandangan Islamtidak diwajibkan adanya sebuah sistem Islami, ini berarti tidakada keharusan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ini pentinguntuk diingat, karena sampai sekarang pun masih ada pihakpihakyang ingin memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD(Undang-Undang Dasar) kita. Dengan klaim mendirikan negarauntuk kepentingan Islam jelas bertentangan dengan demokrasi.Karena paham itu berintikan kedaulatan hukum di satu pihakdan perlakuan sama pada semua warga negara di hadapanUndang-Undang (UU) di pihak lain. {}6 / ABDURRAHMAN WAHID