islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTmenjadi semakin tidak diperhatikan, dan ungkapan-ungkapantentang ekonomi rakyat itu dalam kebijakan pemerintahhanyalah bersifat retorika belaka.Alokasi dana untuk pengembangan ekonomi rakyat dalamRencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN),umpamanya, menunjukkan betapa sedikitnya perhatian kepadasektor ini. Kebocoran RAPBN, yang dalam perkiraan Prof.Soemitro Djojohadikusumo telah mencapai 30% dari jumlah anggaran,menjadikan sangat kecilnya perhatian pemerintah kepadasektor ini. Belum lagi matinya kreatifitas usaha kecil dan menengah(UKM) di hadapan birokrasi pemerintahan yang sangatkaku. Ketika mencari pemecahan bagi masalah-masalah yangdihadapi tadi, disinilah tampak adanya kegagalan terhadap apayang dinamakan ekonomi Islam. Itulah sebabnya, mengapapemikiran mengenai ekonomi Islam sekarang menjadi sangatmandul.Ketika Drs. Kwik Kian Gie mengemukakan keinginan agarIndonesia keluar dari dana moneter internasional (IMF, InternationalMonetary Fund), tak ada seorang pun dari para pemikirgagasan ekonomi Islam itu yang menyatakan suara menerimaatau menolak pandangan tersebut. Ini tentu disebabkan oleh perubahanbesar dari pemikiran ekonomi menuju pada upayapolitik seperti digambarkan di atas.Padahal, salah satu gagasan yang sering dilontarkan penulissecara lisan dalam rapat-rapat umum di seluruh bagian negeriini, jelas mengacu pada kebutuhan tersebut. Yaitu keharusan kitauntuk mempertahankan kompetisi, tata niaga internasional danefisiensi yang rasional, merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkandari sebuah kebangkitan ekonomi. Namun, yang harusdidorong sekuat tenaga, adalah ekonomi rakyat dalam bentukkemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas dan sistem kreditsangat murah bagi perkembangan UKM dengan cepat. Dibarengidengan peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan militer,yang harus dilakukan guna mendorong peningkatan kemampu-ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / 215