islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTseperti H. Rhoma Irama.Karena itu dalam pandangan penulis, perlu diperhatikanbahwa cita-cita kaum muslimin dibagi dua, yaitu antarakeinginan kaum muslim yang tidak memasuki perkumpulanIslam manapun dan cita-cita para warga gerakan Islam. Tanpaadanya perhatian terhadap perbedaan ini, maka apa yang kitaanggap penting, tidak begitu diperhatikan oleh kaum muslimyang lain. Akibatnya kita akan kehilangan hubungan.Berlakulah dalam hal ini adagium ushul fiqh (teori hukum Islamatau Islamic legal theory), Yang berbunyi “yuthalaqu al-âm wayurâdlû bihi al-khâs” (hal umum yang disebut, hal khusus yangdimaksud). Kita harus hati-hati dan sadar sepenuhnya denganapa yang kita ucapkan, agar kita memperoleh setepatnya apayang kita inginkan. Memang ini melelahkan, tapi inilahkonsekuensi dari apa yang kita upayakan selama ini.Dengan demikian, keputusan para pendiri negeri ini untuktidak mendirikan sebuah negara agama adalah keputusan yangberakibat jauh. Hal inilah yang harus kita sadari konsekuensinya.Karena ada pemisahan agama dari negara, maka hukum yang berlakubukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belumtentu sama dengan keyakinan kita. Berarti dasar dari pembentukanhukum adalah tata cara yang kita gunakan bersama sehari-hari.Yang dapat dijadikan materi hukum bagi bangsa kita berartisesuatu yang tidak harus berdasarkan agama, yang memperolehmateri hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan. Dengankata lain, proses penafsiran kembali (reinterpretasi) yang selamaberabad-abad ini digunakan kaum muslimin, sebagai acuanmoral yang mereka ikuti dalam menjalani kehidupan sehari-hari.Namun ada juga yang kemudian menjadi materi hukum nasionalkita dan ada yang menjadi moralitas bangsa (setidak-tidaknyamoralitas kaum muslimin). Disamping memperjuangkan ajaranajaranIslam dan hukum formal, memang lebih berat memperjuangkanmoralitas bangsa. Tapi ini adalah konsekuensi terjauhdari pandangan kita untuk memisahkan agama dari negara. Mu-72 / ABDURRAHMAN WAHID