islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTDalam pandangan mereka, orang dapat saja berbedapandangan dan rumusan aturan, tergantung dari pilihanmasing-masing. Adagium terkenal dalam hal ini adalah:“perbedaan pandangan di kalangan para Imam adalah rahmatbagi umat” (ikhtilâf al-aimmah rahmat al-ummah). Bahkan,pandangan ini memperkenankan perubahan-perubahan rumusanhukum agama dari waktu ke waktu.Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1989 di PondokPesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, merumuskankebolehan itu dengan kata-kata: rumusan hukum agama sangattergantung kepada prinsip-prinsip yang digunakan. Jelaslah,perubahan rumusan hukum agama itu menjadi diperkenankan,karena adanya kebutuhan. Salah satu kaidah fiqh berbunyi:“kebutuhan dapat saja dianggap sebagai keadaan darurat” (alhâjatutanzilu manzila al-dharûrah). Prinsip ini memperkenankanperubahan rumusan hukum agama jika memang ada kebutuhannyata untuk itu.Karena hukum agama dalam sebuah negara Islam adalahkeputusan-keputusan hukum yang diwujudkan secara formal,hingga dengan sendirinya asas pluralitas tidak dapat dilaksanakan,dan yang ada adalah UU formal. Dan, sistem formal agamalalu menjadi lahan tawar-menawar. Karena itu, banyak pihakyang berpendapat bahwa, ajaran formal Islam selalu bersifat kakudan tidak mampu menampung perkembangan-perkembanganbaru yang terjadi. Contohnya adalah sikap para penguasa SaudiArabia yang telah membongkar tanah pusara Sayyid Ali alUraidhi, di Madinah, untuk mencegah terjadinya penyembahanberhala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi ratusan jutaorang kaum tradisionalis muslim, yang seringkali disebut orangkolot, sikap seperti itu berarti justru membuat Islam tidak bergeraksesuai dengan perkembangan zaman. Islam akan mengalamikebekuan, yang sering di sebut dengan istilah al-jumûd.*****ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / 75