islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTdiajukan kepada muktamar tersebut berbunyi: wajibkah bagikaum muslimin untuk mempertahankan kawasan KerajaanHindia Belanda, demikian negara kita waktu itu disebut, padahaldiperintah orang-orang non-muslim? Muktamar yang dihadirioleh ribuan orang ulama itu, menjawab bahwa wajib hukumnyasecara agama, karena adanya dua sebab. Sebab pertama, karenakaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan ajaran Islam,di samping sebab kedua, karena dahulu di kawasan tersebut telahada Kerajaan Islam. Jawaban kedua itu, diambilkan dari karyahukum agama di masa lampau, berjudul “Bughyah al-Mustarsyidîn”.Jawabaan di atas memperkuat pandangan Ibn Taimiyyah,beberapa abad yang lalu. Dalam pendapat pemikir ini, hukumagama Islam (fiqh) memperkenankan adanya “pimpinan berbilang”(ta’addud al-a’immah), yang berarti pengakuan akankenyataan bahwa kawasan dunia Islam sangatlah lebar di mukabumi ini, hingga tidak dapat dihindarkan untuk dapat menjadiefektif (syaukah). Konsep ini, yaitu adanya pimpinan umat yanghanya khusus berlaku bagi kawasan yang bersangkutan, telahdiperkirakan oleh kitab suci al-Qurân dengan firman Allah; “SesungguhnyaAku telah menciptakan kalian dari jenis laki-lakidan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa danbersuku-suku bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal” (innâkhalaqnâkum min dzakarin wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban waqabâ’ila li ta’ârafû) (QS al-Hujurat (49): 13). Firman Allah inilahyang menjadi dasar adanya perbedaan pendapat di kalangankaum muslimin, walaupun dilarang adanya perpecahan diantaramereka, seperti kata firman Allah juga: “Berpeganglah kalian(erat-erat) kepada tali Allah secara keseluruhan, dan janganlahterbelah-belah/saling bertentangan” (wa’tashimû bi habli Allâhijamî’an wa lâ tafarraqû) (QS ali-Imran (3): 103).*****Dengan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1935 itu,NU dapat menerima kenyataan tentang kedudukan negara dalamISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA / 103