islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTtelah ditetapkan dalam hukum. Sementara para pemikir Islamprogresif, termasuk Moosa tentunya, berpendapat bahwamurtad tidak berarti perlawanan terhadap agama dan sebagaisesuatu yang dapat diberi sanksi. Selanjutnya Moosaberpendapat, ketentuan tentang murtad tersebut tidaklahbersumber pada Al Qur’an, tetapi dari Hadits. Namun Moosaberpendapat bahwa Hadits tersebut dapat diragukankesahihannya karena kemungkinan terjadi kesalahan transmisiatau pemahaman. Pada akhirnya, Moosa menyimpulkan,semangat ajaran Al Qur’an memberikan kebebasan yang luasbagi seseorang untuk memilih kepercayaannya. 11Contoh lain yang dikemukakan oleh Gus Dur adalah soalperbudakan (slavery) yang banyak menghiasi Al Qur’an danHadits. Sekarang, perbudakan tidak akui bangsa Muslim manapun,sehingga ia lenyap dari perbendaharaan pemikiran kaumMuslimin. Karena itu Gus Dur berpendapat, ummat Islam mautak mau harus melakukan ijtihad untuk merubah ketentuan fiqhyang sudah berabad-abad diikuti itu. Dengan berpijak pada firmanAllah dalam ayat suci Al Qur’an yang menyatakan, “Kulluman ’alayha fâ nin. Wa yabqâ wajhu rabbika” (Tiada yang tetapdalam kehidupan kecuali wajah Tuhan), Gus Dur lalu merujukpada ketentuan ushul fiqh yang berbunyi, al-hukmu yadûru ma’a‘illatihi wujûdan wa ‘adaman (hukum agama sepenuhnyatergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada ataupun tidakadanya hukum itu sendiri). Apa yang dilakukan Gus Dursebenarnya adalah sebuah usaha untuk memberikan substansiasibagi fiqh itu sendiri, dengan tetap berpijak pada fundamen yangtelah digariskan oleh tujuan yang termaktub dalam nilai-nilaisyari’at (maqâshid al-syarî’ah).10Ibrahim Moosa, Islam Progressif: Refleksi Dilematis tentangHak Asasi Manusia, Modernitas,dan Hak-Hak-Hak PerempuanDalam Islam, (terj), Jakarta: ICIP, 2004, hal. 38.11Ibid., hal. 40-41.xxvi / ABDURRAHMAN WAHID