islam - Democracy Project

DEMOCRACY PROJECTmuslimin awam. Inilah yang sering dilupakan para teroris itudan harus diingat oleh mereka yang ingin melakukan tindakkekerasan, apalagi terorisme, di kalangan para aktivis muslimin.Kalau hal ini tidak diingat, maka tentu saja mereka akan lambatlaunberhadapan dengan “kaum awam” tersebut. Para terorispeledak bom di Bali pada akhirnya berhadapan dengan Undang-Undang Anti- Terorisme, yang merupakan produk mayoritaskaum muslimin awam di negeri ini.*****Dari semula, NU bersikap tidak menyetujui tindak terorisme.Dalam Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin, ada pertanyaandalam “bahtsul masâ’il”; wajibkah kaum muslimin dikawasan Hindia Belanda mempertahankan kawasan itu, sedangkanmereka diperintah oleh kaum non-muslimin (para kolonialisBelanda)? Jawab Muktamar; wajib, karena kawasan itu dahulunyamemiliki kerajaan-kerajaan Islam, dan kini kaum muslimindapat menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan bebas.Diktum pertama (mengenai kerajaan-kerajaan Islam di kawasanini) diambilkan dari sebuah teks kuno, Bughyah al-Mustarsyidîn,sedangkan diktum kedua hasil pemikiran (reinterpretasi) paraulama Indonesia sendiri, tetapi sebenarnya pernah diungkapkansarjana muslim kenamaan Ibn Taimiyyah, yang di negeri inikemudian dikenal karena menjadi subjek disertasi doktorNurcholish Madjid.Keputusan Muktamar NU sepuluh tahun sebelum proklamasikemerdekaan itu, meratakan jalan bagi pencabutan PiagamJakarta dari Pembukaan UUD 1945 oleh para wakil organisasiorganisasiIslam di negeri kita, seperti Muhammadiyah dan NU.Kalau pemimpin dari gerakan-gerakan Islam tidak mewajibkan,berarti negara yang didirikan itu tidaklah harus menjadi negaraIslam. Kalau demikian, Islam tidak didekati secara kelembagaanatau institusional, melainkan dari sudut budaya. Selama “budaya”328 / ABDURRAHMAN WAHID