dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Pinjaman/utang luar negeri yang pada struktur periode pertama menjadi bagian dari pos
penerimaan negara dalam APBN mengalami perubahan pos pada struktur periode
kedua menjadi pos pembiayaan. Pos pembiayaan dalam APBN digunakan untuk
membiayai pembangunan apabila pendapatan negara dan hibah belum dapat memenuhi
kebutuhan belanja negara.
Apabila dilihat dari proporsi penerimaan negara, maka penerimaan migas merupakan
primadona pada awal periode pertama (1969/1970 s.d 1985/1986). Hal ini dikarenakan
booming minyak yang terjadi pada dekade 1970an di mana harga minyak dunia terus
meningkat sampai awal dekade 1980an. Tetapi keadaan mulai berbalik, di mana harga
minyak dunia cenderung menurun.
Sebelum terjadi penurunan harga minyak dunia tersebut, Pemerintah telah menyadari
bahwa penerimaan migas tidak seharusnya dijadikan sumber penerimaan utama karena
sifatnya yang fluktuatif dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Oleh karena itu, pada tahun 1983 Pemerintah melakukan serangkaian reformasi
perpajakan dengan membuat peraturan perundangan perpajakan baru yang mengatur
mengenai pajak penghasilan (UU Nomor 7/1983), pajak pertambahan nilai (UU Nomor
8/1983) dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 6/1983). Reformasi
perpajakan tersebut juga melakukan perubahan mendasar pada sistem pemungutan
pajak yang sebelumnya “official assessment” menjadi “self assessment”. Langkah ini
berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga mulai tahun 1986/1987
penerimaan perpajakan telah menggantikan posisi penerimaan migas sebagai
primadona dalam penerimaan negara.
4.4 Jenis-jenis Pendapatan Negara
Sesuai amanat dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan
negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan
penerimaan hibah. Berdasarkan struktur pendapatan negara yang baru maka
penerimaan perpajakan terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak
bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainya serta pajak perdagangan internasional yang
terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Sedangkan PNBP terdiri dari penerimaan SDA
(migas dan nonmigas), bagian Pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya serta
DIREKTORAT P-APBN
93
PENDAPATAN NEGARA