dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
ribu; (iii) untuk RTSM yang memiliki anak usia SD/MI Rp400 ribu; (iv) untuk RTSM
yang memiliki anak usia SMP/MTs Rp800 ribu. Sehingga bantuan minimum per
RTSM sebesar Rp600 ribu dan bantuan maksimum per RTSM sebesar Rp2.200 ribu
(memiliki 3 orang anak), sedangkan bantuan disalurkan empat kali pembayaran
dalam satu tahun.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program BOS merupakan realisasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(UUSPN) yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mulai berlaku pada
tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 8 Juli 2003. Isi UUSPN ini mengacu pada
Konvensi Internasional bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal,
Afrika, Tahun 2000 yang menyatakan bahwa semua negara diwajibkan memberikan
pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya.
Dalam Bab VIII mengenai Wajib Belajar Pasal 34 UUSPN dinyatakan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Inilah yang menjadi
tujuan dari program BOS yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak
mampu dan meringankan beban siswa lain agar semua siswa memperoleh layanan
pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Program BOS pada awalnya
dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun sejak tahun ajaran
2007/2008, pengelolaan program BOS dilakukan secara terpisah antara
Kemendikbud dan Kementerian Agama. Kemendikbud bertanggung jawab terhadap
seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke sekolah
SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta, sementara Kemenag
bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke
MI/MTs/Salafiyah/Sekolah keagamaan lainnya. Program BOS diperuntukkan untuk
biaya operasional nonpersonil yaitu: penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM),
evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan,
rumah tangga sekolah, dan supervisi, serta sebagian untuk biaya pengembangan
profesi guru (personil) dan buku perpustakan (investasi). Tujuan umum program BOS
adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
DIREKTORAT P-APBN
196
BELANJA PEMERINTAH PUSAT