dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA BAB VI TRANSFER KE DAERAH 6.1 Pendahuluan Lahirnya pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN dilatarbelakangi oleh lahirnya dua Undang-Undang (UU) di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya pada tahun 2004 kedua UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi dari kedua UU tersebut, pemuatan pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2001. Dalam perjalanannya sejak tahun 2001 hingga 2012, nomenklatur Transfer ke Daerah dalam postur APBN telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu: a. Pada tahun 2001-2004 lebih dikenal dengan istilah Anggaran yang Didaerahkan; b. Pada tahun 2004 berubah menjadi Belanja Daerah; c. Sampai dengan tahun 2007 berubah menjadi Belanja ke Daerah; serta d. Sejak tahun 2008 hingga saat ini berubah menjadi Transfer ke Daerah. Tujuan dari alokasi Transfer ke Daerah adalah untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) mendukung kesinambungan fiskal nasional; (5) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; (6) meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; dan (7) meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah. DIREKTORAT P-APBN 255 TRANSFER KE DAERAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 6.2 Transfer ke Daerah Definisi: Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Ruang lingkup: Transfer ke Daerah terdiri atas; (i) Dana Perimbangan, yang meliputi DBH, DAU, dan DAK; dan (b) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang meliputi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian (lihat Bagan 6.1). 6.2.1 Dana Perimbangan Definisi: Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Ruang Lingkup: Dana Perimbangan terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil (DBH), (b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). 6.2.1.1 Dana Bagi Hasil Definisi: Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah ber<strong>dasar</strong>kan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. TRANSFER KE DAERAH Bagan Gambar 6.1 6.1 Ruang Ruang Lingkup Lingkup Transfer Transfer Ke Ke Daerah Daerah Dana Perimbangan Dana Otsus & Penyesuaian Dana Otsus Dana Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BRT Dana Otsus ACEH Dana Infras Otsus Papua Dana Infras Otsus Papua BRT Tunjangan Profesi Guru PNSD Tamb Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Op Sek (BOS) DIREKTORAT P-APBN 256 TRANSFER KE DAERAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 256 and 257: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 266 and 267: 517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 280 and 281: BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 296 and 297: Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 304 and 305: Perjanjian pengakhiran master agree
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?