dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
penyelenggaraan program jaminan sosial dilaksanakan dengan mekanisme (1) asuransi
sosial; (2) bantuan sosial; dan (3) tabungan wajib.
Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang
berasal dari iuran dan digunakan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial
ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Prinsip asuransi sosial
mencakup kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua
dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah, kepesertaan bersifat wajib dan tidak
selektif, iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan dan bersifat nirlaba. Prinsip
asuransi sosial diberlakukan untuk program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Selanjutnya, Bantuan sosial
dilaksanakan dengan mewajibkan Pemerintah untuk membayar iuran jaminan sosial bagi
penduduk fakir miskin dan tidak mampu, yang selanjutnya disebut sebagai penerima
bantuan iuran (PBI). Sedangkan Tabungan wajib dilaksanakan untuk penyelenggaraan
program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Bagi program jaminan hari tua dan jaminan
pensiun, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU SJSN mengatur bahwa
prinsip tabungan wajib adalah pilihan di samping prinsip asuransi sosial.
Selanjutnya dalam tahun 2013 Pemerintah juga telah mengalokasikan dukungan anggaran
persiapan pelaksanaan SJSN, antara lain melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk
dana awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas
puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah sakit Pemerintah terutama untuk
penambahan tempat tidur kelas III serta penyediaan tenaga medis yang mamadai. Selain
hal tersebut, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pelayanan
kesehatan yang akan diberikan, juga telah dialokasikan anggaran dalam rangka sosialisasi,
edukasi dan advokasi kepada masyarakat tentang SJSN dan BPJS. Sementara itu, dalam
rangka menjamin keikutsertaan masyarakat miskin dan kurang mampu dalam program
jaminan sosial ini, mulai tahun 2014 Pemerintah juga menanggung iuran bagi mereka yang
disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan amanat UU SJSN. Dengan
berlakunya beberapa hal di atas, alokasi belanja negara akan meningkat secara signifikan.
Jenis program jaminan sosial yang akan dilaksanakan meliputi:
DIREKTORAT P-APBN
205
BELANJA PEMERINTAH PUSAT