dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
2. Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas usulan (proposal) Pemerintah
Daerah untuk pembiayaan dari penerusan PLN, baik yang akan diteruskan kepada
BUMD maupun yang akan dipergunakan oleh Pemda;
3. Dit. Strategi dan Portofolio Utang DJPU berkoordinasi dengan Dit. SMI DJPB,
melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman diatas dengan
memperhatikan :
a. Kebutuhan riil pembiayaan luar negeri
b. Kemampuan membayar kembali;
c. Batas maksimal kumulatif utang
d. Persyaratan dan risiko penerusan pinjaman; dan
e. Kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4a. Dalam rangka perencanaan alokasi penerusan pinjaman pada periode awal tahun
berjalan, Dit. SMI menyusun rencana alokasi Penerusan Pinjaman dengan berdasarkan
pada RPK dan RPT pengguna dana tahun sebelumnya;
4b. Hasil penilaian kelayakan pembiayaan atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas, akan digunakan sebagai input proses penilaian kelayakan
pembiayaan dari para calon pengguna dana yang pada muaranya akan digunakan
sebagai dasar perencanaan alokasi penerusan pinjaman;
5. Dit. SMI menyusun rencana alokasi Penerusan Pinjaman RKA-PP dengan berdasarkan
pada RPK dan RPT pengguna dana tahun sebelumnya, yang kemudian digabungkan
dengan data mengenai penerusan pinjaman baru (pipeline) yang telah ada NPPP-nya
untuk disampaikan kepada Ditjen Anggaran cq. Dit. PAPBN.
Dalam pelaksanaannya, Dit. SMI-DJPB dapat berkoordinasi dengan Dit. PH-DJPU dan
Dit. PA-DJPB (khusus untuk penyampaian data Penerusan Pinjaman yang diluncurkan),
sehingga penyampaian data rencana penerusan pinjaman kepada Dit. APBN-DJA,
seluruhnya dilakukan melalui Dit. SMI-DJPB (satu pintu);
6. Kemudian data rencana alokasi tersebut akan digunakan sebagai input dalam proses
penyusunan alokasi indikasi kebutuhan dana oleh Dit. PAPBN dengan melakukan
pembahasan alokasi Penerusan Pinjaman melalui rapat koordinasi dan konfirmasi
dengan unit terkait untuk diintegrasikan dalam I Account RAPBN;
DIREKTORAT P-APBN
304
PEMBIAYAAN ANGGARAN