dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi. Data IPM bersumber dari BPS.
e) Data PDRB per kapita yang bersumber dari BPS. Untuk daerah dengan PDRB per
kapita outlier atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per
kapita tertinggi di dalam layer di bawahnya agar hasil perhitungan lebih
mencerminkan pemerataan yang lebih baik.
f) Total Belanja Rata-rata (TBR) didapat dari realisasi APBD, yang bersumber dari
Daerah dan Kementerian Keuangan.
Kapasitas Fiskal (KpF):
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD, yang
bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan;
b) DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau bersumber dari Kementerian Keuangan;
c) DBH SDA bersumber dari Kementerian Keuangan.
Perkembangan Dana Alokasi Umum:
a. Dalam periode 2001-2003, dengan rasio 25% dari PDN Neto, alokasi DAU masingmasing
mencapai Rp60,5 triliun, Rp69,1 triliun, dan Rp77,0 triliun.Dalam periode
2004-2005, dengan rasio 25,5% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing
mencapai Rp82,1 triliun dan Rp88,8 triliun.
b. Dalam periode 2006-2014, dengan rasio 26% dari PDN Neto, alokasi DAU masingmasing
mencapai Rp145,7 triliun pada tahun 2006 dan Rp341,2 triliun pada APBN
2014.
c. Catatan: Khusus untuk tahun 2010 dalam realisasi DAU sebesar Rp203,6 triliun
terdiri dari DAU murni Rp192,5 triliun, profesi guru Rp11,0 triliun, dan koreksi alokasi
DAU Kabupaten Indramayu Rp0,1 triliun, sedangkan untuk tahun 2011 dalam
realisasi DAU sebesar Rp225,5 triliun terdiri dari DAU murni Rp225,5 triliun dan
koreksi alokasi DAU Tahun 2010 Rp0,9 miliar. Perkembangan DAU dari tahun 2005
sampai dengan APBN tahun 2014 sebagaimana tercermin pada Grafik 6.1
DIREKTORAT P-APBN
263 TRANSFER KE DAERAH