dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
5.7 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis (Klasifikasi Ekonomi)
Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun
dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.
Kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut
dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melalui penyusunan dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atas Bagian Anggaran
yang dikuasainya. Rincian belanja negara dalam APBN tersebut dirinci menurut klasifikasi
anggaran, terdiri dari klasifikasi: Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja.
Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen penganggaran baik
dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanan anggaran, dan pertangungjawaban/
pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut
mempunyai tujuan berbeda. Dalam kaitan proses penyusunan anggaran tujuan
penggunaan jenis belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi
anggaran ke dalam jenis–jenis belanja.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa
rincian belanja negara termasuk anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang,
subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Secara umum, alokasi
anggaran untuk masing-masing komponen tersebut meningkat seiring dengan peningkatan
anggaran belanja pemerintah pusat.
Secara umum, anggaran belanja pemerintah pusat terus mengalami peningkatan, dari
sebesar Rp361,1 triliun realisasi tahun 2005 menjadi Rp1.249,9 triliun pada APBN tahun
2014. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan pendanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Perkembangan Belanja
Pemerintah Pusat dari tahun 2005-2014, dapat dilihat pada Grafik 5.2.
DIREKTORAT P-APBN
154
BELANJA PEMERINTAH PUSAT