dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota
keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang). Besaran
tunjangan beras untuk PNS diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan dan untuk anggota
TNI/Polri diberikan sebanyak 18 kg/orang/bulan. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang
dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Banyaknya
jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan
ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.
Sementara itu, yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan
Pegawai Negeri Sipil sedangkan Uang Lauk/Pauk adalah uang yang diberikan kepada
anggota TNI/Polri berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan
anggota TNI/Polri tersebut. Uang makan diberikan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja
dalam sebulan, sementara uang lauk/pauk diberikan sesuai dengan jumlah hari dalam
bulan berkenaan. Pemberian uang makan diberikan dengan perhitungan hari di luar hari
melaksanakan perjalanan dinas.
Belanja pegawai luar negeri adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk pembayaran
gaji pegawai negeri sipil yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah di luar negeri.
Selanjutnya, pos honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain dialokasikan untuk pembayaran
kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai honorer pemerintah lembur, vakasi,
tunjangan khusus, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga
yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan kementerian negara/lembaga
yang dilikuidasi.
Sementara itu, kontribusi sosial dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun aparatur
negara serta kontribusi pemerintah dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial termasuk
jaminan kesehatan bagi pegawai yang masih aktif maupun pensiunan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam perhitungan proyeksi alokasi kontribusi sosial antara lain kebijakan
terkait jaminan sosial aparatur negara,dan jumlah peserta jaminan sosial.
Dalam proses perencanaan belanja pegawai, kementerian keuangan berkoordinasi dengan
instansi-instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
DIREKTORAT P-APBN
157
BELANJA PEMERINTAH PUSAT