dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
II.
III.
IV.
3. PPA utang menyusun batas maksimum utang serta melakukan exercise kebutuhan
pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan (PDN, PLN, dan/atau SBN).
4. KPA menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari utang dengan
memperhatikan indikasi kebutuhan dana, rancangan RKP, serta batas maksimum
utang dari PPA utang.
5. DJPU menyusun daftar kegiatan yang akan dibiayai dari utang setelah mendapat
usulan dari KPA. Disamping daftar kegiatan yang akan dibiayai dari utang, PPA
utang juga menyiapkan rencana pembayaran bunga utang dan cicilan pokok utang.
Proses Penyusunan (Mei s.d. Juli):
6. Daftar kegiatan yang akan dibiayai oleh utang selanjutnya dinilai oleh Bappenas
untuk menyusun daftar kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh utang.
Kementerian Keuangan c.q DJA akan melihat kapasitas fiscal dalam hal
kemampuan negara untuk membayar kembali utang.
7. Hasil pembahasan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan
finalisasi PPKF, KEM dan rincian belanja.
8. Pagu Dana Pengeluaran BUN digunakan PPA BUN untuk menyusun RDP BUN
pengelolaan utang oleh PPA utang.
9. RDP BUN pengelolaan utang yang telah disusun oleh PPA utang selanjutnya
ditelaah oleh Kemenkeu c.q DJA untuk melihat kesesuaian anggaran. Bappenas
sebagai unit perencana akan melihat kesesuaian dengan rencana jangka
menengah.
Proses Pembahasan (Agustus s.d Desember):
10. Hasil perhitungan utang yang telah ditelaah selanjutnya akan menjadi bahan
RAPBN serta Nota Keuangan.
11. RAPBN, Nota Keuangan dan RUU APBN selanjutnya dibahas di DPR dan Kabinet
di dalam postur RAPBN sudah mencantumkan jumlah utang, cicilan, serta bunga
utang.
Proses Penetapan (November s.d Desember):
12. Penetapan UU APBN serta Keppres rincian APBN menjadi landasan hukum untuk
melaksanakan anggaran.
13. Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Dana Pengeluaran BUN.
14. KPA mulai menyiapkan dokumen untuk penarikan pinjaman.
Sedangkan untuk pinjaman yang diteruspinjamkan, mekanisme pengalokasiannya
mengikuti tata cara pengelolaan penerusan pinjaman BA 999.04 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012, sebagai berikut.
DIREKTORAT P-APBN
302
PEMBIAYAAN ANGGARAN