dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
12. Melaksanakan investasi pemerintah dan divestasinya; dan
13. Apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan penasihat investasi.
7.3.4.2 Penyertaan Modal Negara (PMN):
Pengertian PMN sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran
2013adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau
penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN
dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, termasuk penyertaan modal kepada
organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.
PMN terdiri atas PMN kepada BUMN, PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan
Internasional, dan PMN Lainnya. Penjelasan atas masing-masing PMN tersebut adalah
sebagai berikut.
I. PMN kepada BUMN
Tujuan PMN kepada BUMN adalah mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat;
menyelamatkan perekonomian nasional; serta memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas. Sementara itu ruang
lingkup PMN kepada BUMN meliputi pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas; PMN pada
Perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik negara; dan PMN pada
BUMN atau Perseroan Terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik negara
Bentuk-bentuk PMN kepada BUMN yaitu: (1) Tunai (fresh money), Pemerintah memberikan
sejumlah uang kepada BUMN; (2) Konversi piutang Pemerintah. Pemerintah mengkonversi
utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; (3) Hibah saham/aset dari pihak lain.
Pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau
perpindahan kepemilikan perusahaan dari pihak ketiga menjadi milik Pemerintah; (4) Aktiva
tetap, BUMN mendapat PMN berupa barang yang diserahkan oleh Kementerian Negara,
yang pengadaannya melalui DIPA Kementerian Negara/Lembaga
Berikut daftar BUMN Penerima PMN dari Tahun 2006 sampai dengan 2014:
DIREKTORAT P-APBN
310
PEMBIAYAAN ANGGARAN